Lampiran Peraturan
Bupati Karawang Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten
Karawang
RINCIAN KODE KLASIFIKASI DAN INDEKS KAITAN
|
|
600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
700 PENGAWASAN
800 KEPEGAWAIAN
900 KEUANGAN
|
147 Pembangunan
Desa
.1
Pembinaan
usaha gotong royong
.11
Swadaya gotong royong
.111. Penataan
gotong royong
.112. Gotong royong dinamis
.113. Gotong royong statis
.114. Pungutan
.12
Lembaga Sosial Desa (LSM)
.121. Pembinaan
.122. Klasifikasi
.123. Proyek
.124. Musyawarah
.13
Latihan Kerja Masyarakat
.131. Kader
masyarakat
.132. Kuliah Kerja Nyata (KKN)
.133. Pusat Latihan
.134. Kursus – kursus
.135. Kurikulum/Silabus
.136. Keterampilan
.137. Pramuka
.14
Pembinaan Keluarga sejahtera
.141 Program
.142 Pembinaan organisasi
.143 Kegiatan
.15 Penyuluhan
.151 Publikasi
.152 Peragaan
.153 Sosio darma
.154 Siaran Pedesaan
.155 Penyuluhan Lapangan
.16
Kelembagaan
Desa
.161
Kelompok Tani
.162
Rukun Tani
.163
Subak
.164
Dharma Tirta
.165
Mitra Cai
.2 Perekonomian Desa
.21
Produksi
Desa
.211
Pengolahan
.212
Pemasaran
.22
Keuangan
Desa
.211
Perkreditan Desa
.212
Inventarisasi Desa
.213
Perkembangan / Pelaksanaan
.214
Bantuan / Stimulasi
.215
Petunjuk / Pembinaan Pelaksana
.23
Koperasi
Desa
.231
Badan Usaha Unit Desa (BUUD)
.232
Koperasi Unit Desa (KUD)
.24
Penataan
Bantuan Pembangunan Desa
.241
Jumlah desa yang diberi bantuan
.242
Pengarahan
.243
Pusat
.244
Daerah
.25
Alokasi
Bantuan Pembangunan Desa
.251
Pusat
.252
Daerah
.26
Pelaksanaan
Bantuan Pembangunan Desa
.261
Bantuan Langsung
.262
Bantuan Keserasian
.263
Bantuan Juara lomba desa
.3 Prasarana Desa
.31
Pembinaan
.32
Bimbingan tekhnis
.33
Pemukiman kembali penduduk
.34
Musyawarah Pedesaan
.341
Pembinaan
.342
Penyuluhan
.35
Pemugaran perumahan dan lingkungan desa
.351
Rumah sehat
.352
Proyek perintis
.353
Pelaksanaan
.354
Pengembangan
.355
Perbaikan kampung
.4 Pengembangan
desa
.41
Tingkat perkembangan desa
.411
Jumlah desa
.412
Pemekaran desa
.413
Pembentukan desa baru
.414
Evaluasi
.415
Bagan
.42
Unit daerah kerja pembangunan
(UDKP)
.421
Penyusunan program
.422
Lokasi UDKP
.423
Pelaksanaan
.424
Bimbingan / Pembinaaan
.425
Evaluasi
.43
Tata Desa
.431
Inventarisasi
.432
Penyusunan Pola Tata Desa
.433
Aplikasi Tata Desa
.434
Pemetaan
.435
Pedoman pelaksanaan
.436
Evaluasi
.44
Perlombaan Desa
.441
Pedoman perlombaan desa
.442
Penilaian
.443
Kejuaraan
.444
Piagam
.5 Koordinasi
.51
Sektor khusus
.52
Rapat koordinasi horizontal (RHK)
.53
Team koordinasi pusat
.54
Kerjasama
.541
Luar negeri
.542
Perguruan Tinggi
.543
Departemen/ non departemen
148 Perangkat Kelurahan
.1
Kepala
Kelurahan, meliputi : Pengangkatan,
Pemberhentian dan pemberhentian
sementara
.2
Sekretaris Kelurahan, meliputi
: Pengangkatan,
Pemberhentian dan
pemberhentian sementara
.3
Kepala Lingkungan, meliputi
: Pengangkatan,
Pemberhentian dan
pemberhentian sementara
.4
Administrasi
Kelurahan
.5
Lembaga-lembaga
tingkat Kelurahan
149 RT / RW
150 MPR / DPR
151 Keanggotaan MPR
.1
Pencalonan
.2
Pengangkatan
.3
Pemberhentian
.31
Recall
.32
Meninggal
.4
Pergantian
Antar Waktu
.5
Pelanggaran
153 Kesejahteraan
.1
Keuangan
.2
Penghargaan
154 Hak / Suara / Pendapat MPR
155 Keanggotaan DPR
.1
Pencalonan
.2
Pengangkatan
.3
Pemberhentian
.31
Recall
.32
Meninggal
.4
Pergantian
Antar Waktu
.5
Pelanggaran
156 Persidangan DPR
.1
Sidang Pleno
.2
Dengar Pendapat
.3
Rapat Komisi
.4
Reses
157 Kesejahteraan
.1
Keuangan
.2
Penghargaan
158 Jawaban Pemerintah
159 Hak / Suara / Pendapat DPR
.1
Amandemen
.2
Angket
.3
Bertanya
.4
Budget
.5
Interpelasi
|
160 DPRD PROVINSI
161 Keanggotaan
.1
Pencalonan
.2
Pengangkatan
.3
Pemberhentian
.31
Recall
.32
Meninggal
.4
Pelanggaran
.5
Pergantian Antar Waktu
162 Persidangan
.1
Tata tertib
.2
Sidang Pleno
.3
Dengar pendapat
.4
Rapat-rapat, meliputi : Rapat panitia musyawarah
Komisi, Fraksi, Panitia Khusus, Panitia anggaran
.5
Reses
.6
Peninjauan studi banding
163 Kesejahteraan
.1
Keuangan
.2
Penghargaan
164 Hak / Suara / Pendapat
165 Sekretaris DPRD Provinsi
170 DPRD KABUPATEN / KOTA
171 Keanggotaan
.1
Pencalonan
.2
Pengangkatan
.3
Pemberhentian
.31 Recall
.32
Meninggal
.4
Pelanggaran
172 Persidangan
.1
Tata tertib
.2
Sidang Pleno
.3
Dengar pendapat
.4
Rapat-rapat, meliputi : Rapat panitia musyawarah
Komisi, Fraksi, Panitia Khusus, Panitia anggaran
.5
Reses
.6
Peninjauan studi banding
.1
Keuangan
.2
Penghargaan
174 Hak / Saran /Pendapat
175 Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota
180 HUKUM
.1
Konstitusi
.11
Dasar Negara
.12
Undang Undang Dasar
.2
Garis Besar Haluan Negara
(GBHN)
.3
Revisi UUD, UU
181 Perdata
.1
Tanah
.2
Rumah
.3
Utang/Piutang
.31
Gadai
.32
Hipotik
.4
Notaris
182 Pidana
.1
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
183 Peradilan
.1
Jenis-jenis Peradilan
.11
Peradilan Umum
.111
Peradilan Negeri tingkat pertama
.112
Pengadilan Tinggi
.113
Mahkamah Agung
.12
Peradilan Agama Islam
.121
Peradilan Agama Islam Tingkat Pertama
.122
Pengadilan Tinggi Agama Islam
.123
Mahkamah Agung agama Islam
.13
Peradilan Militer
.131
Mahkamah militer tingkat pertama
.132
Mahkamah militer tinggi
.133
Mahkamah militer agung
.14
Peradilan Tata Usaha
Negara
.141
Peradilan Tata Usaha Negara Tingkat
Pertama
.142
Peradilan Tata Usaha Negara Tinggi
.143
Peradilan Tata Usaha Negara Agung
.15
Peradilan Koneksitas
.2
Upaya-upaya Hukum
.21
Banding
.22
Kasasi
.23
Derden Verzet
.24
Peninjauan Kembali
.3
Eksekusi
.4
Pembinaan Hukum
.41
Pembinaan Kesadaran hukum (KADARKUM)
.5
Bantuan Hukum
.51
Lembaga Bantuan Hukum
184 Hukum Internasional
185 Imigrasi
.1
Visa
.2
Pasport
.3
Exit / Permit
.4
Reentry
.5
Lintas Batas
/ Batas antar Negara
186 Kepenjaraan
187 Kejaksaan
.1
Saksi
.2
Terdakwa
188 Peraturan Perundang-undangan
.1
TAP MPR
.2
Undang-undang
.3
Peraturan
.31 Peraturan
Pemerintah
.32 Peraturan
Menteri
.33
Peraturan Lembaga non Departemen
.34
Peraturan
Daerah
.341
Peraturan
Daerah Propinsi
.342
Peraturan
Daerah Kabupaten / Kota
.4
Keputusan
.41
Keputusan Presiden
.42
Keputusan Menteri
.43
Keputusan Lembaga Non Departemen
.44
Keputusan Gubernur
.45 Keputusan Bupati/Walikota
.5
Intruksi
.51
Instruksi Presiden
.52
Instruksi Menteri
.53
Instruksi Lembaga Non Departemen
.54
Instruksi Gubernur
.55
Instruksi Bupati/Walikota
189 Hukum Adat
.1
Tokoh Adat/Masyarakat
190 HUBUNGAN LUAR NEGERI
191 Perwakilan Asing
192 Tamu Negara
193 Kerjasama dengan Negara Asing
.1
Bilateral
.2
Multilateral
.3
Regional
(ASEAN)
.4
Internasional
194 Perwakilan RI di Luar Negeri
.1
Kedutaan
.2
Konsulat
.3
Kuasa
Usaha
.4
Atase
195 Perserikatan Bangsa Bangsa
(PBB)
.1
UNESCO
.2
UNICEF
.3
FAO
.4
UNHCR
.5
WHO
.6
Organisasi
Lainnya
196 Laporan Luar Negeri
![]() |
RINCIAN KODE KLASIFIKASI DAN INDEKS KAITAN
|
|
600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
700 PENGAWASAN
800 KEPEGAWAIAN
900 KEUANGAN
|
-----------------------
Tidak ada komentar:
Posting Komentar