Lampiran Peraturan Bupati Karawang Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Karawang
RINCIAN KODE KLASIFIKASI DAN INDEKS KAITAN
|
|
600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
700 PENGAWASAN
800 KEPEGAWAIAN
900 KEUANGAN
|
000 UMUM
001 Lambang
.1
Garuda
.2
Bendera Kebangsaan
.3
Departemen
.4
Propinsi
.5
Kabupaten/Kota
.6
LPND
.7
Lambang Lainnya
002 Tanda Kehormatan, Penghargaan
.1
Bintang
.2
Satyalencana
.3
Parasamya
Purna Karya Nugraha
.4
Monumen
.5
Penghargaan secara adat
.6
Penghargaan Lainnya
003 Hari Raya/Besar
.1
Nasional
17 Agustus,Hari Pahlawan dsb
.2
Hari
Raya Keagamaan
.3
Hari Ulang Tahun
.4
Hari besar internasional,
hari besar lainnya
004 Ucapan
.1
Ucapan terima kasih
.2
Ucapan Selamat
.3
Ucapan belasungkawa
.4
Ucapan-ucapan lainnya
005 Undangan (satu bidang
klasifikasikan
bidangnya)
006 Tanda jabatan
.1
Pamong Praja
.2
Tanda pengenal
.3
Pejabat lainnya
010 URUSAN DALAM
011 Gedung Kantor/Termasuk
Instalasi
.1
Prasana
Fisik Pamong Praja/Kantor Dinas
012 Rumah Dinas
.1
Rumah Pejabat
Negara
.2
Rumah Dinas
Golongan I
.3
Rumah Dinas
Golongan II
.4
Rumah Dinas
Golongan III
.5
Rumah /Bangunan lainnya
.6
Tanah untuk rumah dinas
.7
Perabot
Rumah Dinas
013 Mess/Guest House
014 Jasa Air
015 Jasa listrik
016 Jasa Telepon/Faximili/internet
017 Keamanan/ketertiban kantor
018 Kebersihan kantor,jasa
019 Protokol
.1
Upacara bendera
.2
Tata tempat
.21 Pemasangan gambar Presiden-Wakil Presiden
.22 Pemasangan gambar Gubernur-Waill Gubernur
.23
Pemasangan gambar Bupati-Wakil Bupati
.3
Audiensi menghadap pimpinan
.4
Alamat-alamat kantor dan pejabat
.5
Bandir/Umbul-umbul,Spanduk
.6
Launching
020 PERALATAN
(termasuk penawaran ,lelang
dan penunjukan)
021 Alat Tulis Kantor (ATK)
022 Mesin kantor
023 Perabot kantor
024 Alat angkutan
025 Pakaian dinas
026 Senjata
027 Pengadaan
028 Inventaris
030 KEKAYAAN DAERAH
031 Sumber Daya Alam
032 Aset Daerah
040 PERPUSTAKAAN/DOKUMENTASI/
KEARSIPAN/SANDI
041 Perpustakaan
.1
Umum
.2
Khusus
.3
Perguruan
tinggi
.4
Sekolah
.5
Keliling
.6
Pengadaan
Bahan Pustaka
.7
Pelayanan
.8
Pemeliharaan
042 Dokumentasi
043 -
044 -
045 Kearsipan
.1
Penataan
Arsip Aktif
.2
Penataan
Arsip In-Aktif
.3
Penataan
Arsip Statis
.4
Klasifikasi
.5
Penyusutan
.51. Penilaian
.52. Pemindahan
.53. Penyerahan
.54. Pemusnahan
.55. Berita Acara
.56. Daftar Pertelaan
.6
Akuisisi
.7
Pembinaan
Kearsipan
.8
Pemeliharaan/Perawatan
.9
Arsip
Media Baru
046 Sandi
050 PERENCANAAN
052 Bidang Politik
053 Bidang Keamanan Ketertiban
054 Bidang Kesejahteraan Rakyat
055 Bidang Perekonomian
056 Bidang Pekerjaan Umum
057 Bidang Pengawasan
058 Bidang Kepegawaian
059 Bidang Keuangan
060 ORGANISASI KETATALAKSANAAN
061 Organisasi instansi Pemerintah
.1
Susunan
Tatakeria
.2
Tata Tertib Kantor Jam Kerja
062 Organisasi Badan non Pemerintah
063 Organisasi Badan Internasional
064 Organisasi Semi Pemerintah.
065 Ketatalaksanaan
.1
Tata
Naskah Dinas
.2
Stempel
.21.
Stempel Jabatan
.22.
Stempel Dinas
.3
Papan Nama Instansi
Pemerintahan/Non Pem
.4
Organisasi yang
diubah,digabung dan dihapus
066 Tata Hubungan Kerja
.1
Telaah tata hubungan
.2
Penyusunan
.3
Bimbingan
067 Sistem dan Prosedur
.1
Telaah tata hubungan
.2
Penyusunan
.3
Bimbingan
068 Evaluasi
dan Pelaporan Ketatalaksanaan
.1
Pemantauan
Pelaksanaan
.2
Sistem Prosedur
kerja
.3
Evaluasi
dan Pelaksanaan sistem
.4
Rekomendasi
Penyempurnaan
Ketatalaksanaan
069 Analisis Jabatan dan Pengukuran Beban
Kerja
.1
Analisis
Jabatan
.2
Hasil
Analisis jabatan
.3
Penilaian
jabatan Struktural dan fungsional
070 PENELITIAN
071 Riset
072 Survey
Tinggi dan Instansi lain
080 KONFERENSI
081 Gubernur
082 Bupati/Walikota
083 Komponen Eselon lainnya
084 Instansi lainnya
085 Internasional di dalam negeri
086 Internasional di luar negeri
090 PERJALANAN DINAS
091 Perjalanan Presiden/Wakil Presiden ke Daerah
092 Perjalanan Menteri ke Daerah
093 Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon I)
094 Perjalanan Pejabat Struktural
095 Perjalanan Tamu asing ke Daerah
096 Perjalanan Presiden/Wakil Presiden
Ke luar negeri
097 Perjalanan Menteri
Ke Luar Negeri
098 Perjalanan Pegawai Tinggi dan
Tinggi Negara
Ke Luar Negeri
099 Perjalanan Pegawai Tinggi/
Pegawai
Ke Luar Negeri
|
100 PEMERINTAHAN
110 PEMERINTAHAN PUSAT
111 Presiden
Meliputi : Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,
Pelantikan, Sumpah, dan Serah Terima Jabatan
.1
Pertanggungjawaban Presiden Kepada MPR
.2
Amanat Presiden/Amanat Kenegaraan/Pidato
112 Wakil Presiden
Meliputi : Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan,
Sumpah dan Serah Terima Jabatan
.1
Pertanggungjawaban
Wakil Presiden Kepada MPR
.2
Amanat Wakil Presiden/
Amanat Kenegaraan/ Pidato
113 Susunan Kabinet
.1
Reshuffle
.2
Penunjukan Menteri ad interim
.3
Sidang Kabinet.
114 Departemen Dalam Negeri
Meliputi : Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan,
Sumpah dan Serah Terima Jabatan
.1
Amanat Menteri Dalam Negeri
115 Departemen lainnya
Meliputi : Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan,
Sumpah dan Serah Terima Jabatan
116 Lembaga Tinggi Negara (DPA,MA,BPK)
Meliputi : Pencalonan, Pengangkatan,
Pelantikan, Sumpah dan Serah Terima Jabatan
117 Lembaga non Departemen
118 Otonomi/Desentralisasi/Dekonsentrasi
119 Kerjasama antar Departemen
120 PEMERINTAH PROVINSI
Laporan Daerah
Monografi tambahkan kode wilayah
.1
Koordinasi
.2
Instansi Tingkat Provinsi
.3
Dinas Otonomi
.4
Instansi Vertikal
.5
Kerjasama antar Provinsi/Daerah
121 Gubernur, meliputi: Pemilihan, Pencalonan,
Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan,
122 Wakil Gubernur, meliputi: Pemilihan, Pencalonan,
Pengangkatan, Meninggal,Pelantikan,
Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dsb
123 Sekretaris Daerah Provinsi, meliputi: Pencalonan,
Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian,
dan Serah Terima Jabatan.
124 Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah
.1
Pemerintah Provinsi
.2
Panitia Anggaran Provinsi
.3
Seminar,Lokakarya dan lainnya
125 Pembentukan/Pemekaran Wilayah
.1
Pembentukan Daerah Otonom
.2
Perubahan Batas Wilayah
.3
Pemekaran Wilayah
.4
Penambahan
Ibukota Provinsi ,Pemberian dan
Penggantian nama Kota,
Daerah,Gunung, Sungai ,
Pulau, Selat, Jalan dsb
126 Pembagian Wilayah
127 Otonomi
Daerah (Penyerahan Urusan)
128 Swapraja
129 Likuidasi Dinas/Badan/Lembaga
Kabupaten/Kota
130 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
Laporan Pemerintah Kabupaten /Kota
.1
Koordinasi
.2
Instansi Tingkat Kabupaten/Kota
.3
Dinas Otonom
.4
Instansi Vertikal
.5
Kerjasama antar Kabupaten/Kota
131 Bupati/Walikota, Tambahan Kode Wilayah
meliputi: Pencalonan, Pengangkatan,
Pelantikan, , Sumpah,Serah Terima Jabatan,
Pemberhentian dan sebagainya.
.1
Berita Acara
Jabatan dan Memori Bupati/Walikota
.2
Sambutan/Pengarahan/Amanat/Bupati/Walikota
132 Wakil Bupati/Walikota, Tambahan Kode Wilayah
meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan,
Sumpah,SerahTerimaJabatan, Pemberhentian dsb
133 Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota,
Tambahan
Kode Wilayah
meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan,
Sumpah,Serah Terima Jabatan, Pemberhentian
dan sebagainya.
134 Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah
.1
Pemerintah Kabupaten/kota
.2
Panitia Anggaran
Kabupaten/Kota
.3
Seminar,Lokakarya dan lainnya
135 Pembentukan/Pemekaran Wilayah
.1
Pembentukan Daerah
Otonom
.2
Perubahan Batas Wilayah
.3
Pemekaran Wilayah
.4
Permasalahan Batas Wilayah
.6
Pemberian Dan Penggantian Nama Kota,
Daerah, Jalan
.7
Pemetaan Wilayah
136 Pembagian Wilayah
137 Otonomi Daerah
138 Pemerintah Kecamatan
.1
Sambutan/Pengarahan/Amanat Camat
.2
Perubahan Batas Kecamatan
.3
Pemekaran Kecamatan
.4
Perluasan/Perubahan Batas Kecamatan
.5
Pemindahan
Ibukota Kecamatan
139 Likuidasi
Dinas/Badan/Lembaga Provinsi
dan
kabupaten/Kota
140 DESA/KELURAHAN
.1
Pembentukan Daerah Otonom
.2
Perubahan Batas Wilayah
.3
Pemekaran Wilayah
141 Pemerintah Desa
.1
Kepala Desa
meliputi: Pencalonan, Pengangkatan,
Pelantikan,Sumpah,SerahTerimaJabatan,
Pemberhentian dsb
.11 Biaya Pemilihan Kepala Desa
.2
Badan Permusyawaratan Desa
Meliputi
: Pembentukan,Keanggotaan,Kepengurusan
Dan
kegiatan BPD
.3
Perangkat Desa
.31
Sekretaris Desa
Meliputi:
Pencalonan,penyeleksian,pengangkatan
Pemberhentian
dan pemberhentian sementara
.32
Kepala Dusun
Meliputi:
Pencalonan,penyeleksian,pengangkatan
Pemberhentian
dan pemberhentian sementara
.33
Kepala Urusan
142 APPKD (Anggaran Pendapatan
Pengeluaran
Keuangan
Desa )
.1
Rutin (Termasuk penghasilan
pamongpraja)
.2
Pembangunan
.3
Anggaran Belanja Tambahan
.4
Pendapatan Desa
.41
Urusan Desa
.42
Penerimaan berasal dari
pemerintah pusat
.43
Penerimaan berasal dari pemerintah
provinsi
.44
Penerimaan berasal dari
pemerintah
kabupaten/kota
.45
Penerimaan berasal dari Pajak
dan Retribusi
Daerah
yang diserahkan kepada Desa
.46
Penerimaan dari pemilik tanah
yang berdomisili Diluar Desa
.47
Pendapatan Asli Desa
.48
Penerimaan lain-lain yang sah
.49
Hasil dari gotong royong
masyarakat
143 Kekayaan Desa
.1
Tanah
Hak Pakai Desa
.11
Tanah Bengkok
.12
Tanah Titisara
.13
Tanah
Pengangonan
.14
Tanah Desa
lainnya
.2
Jalan
Desa
.3
Bangunan
Desa
.4
Kekayaan
Desa lainnya
144 Lembaga-lembaga
Tingkat Desa
.1
LMD/
DPD
.2
LKMD/LPM
145 Administrasi Desa
146 Kewilayahan
.1
Pembentukan Desa/Kelurahan
.2
Pemekaran Desa/Kelurahan
.3
Perubahan Batas Wilayah/
Perluasan Desa/Kelurahan
.4
Perubahan Nama Desa/Kelurahan
.5
Perbatasan
Batas Desa
.6
Penyatuan
Desa/Kelurahan
.7
Penghapusan
Desa/Kelurahan
![]() |
RINCIAN KODE KLASIFIKASI DAN INDEKS KAITAN
|
|
600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
700 PENGAWASAN
800 KEPEGAWAIAN
900 KEUANGAN
|
terma kasih, kebetulan saya sangat membutuhkan sekali
BalasHapusterima kasih atas data dan informasinya, sangat membantu sekali.
BalasHapusKalo kode untuk kendaraan dinas apa ya kak?
BalasHapusMakasih atas data dan informasinya.. sangat sangat membantu
BalasHapusThanks for info
BalasHapusBlog yang bermanfaat.. Maturnuwun
BalasHapusMohon informasi bila surat yang tidak ada klasifikasinya masuk kemana? contoh perihal surat pemberitahuan. terima kasih..
BalasHapusMisal surat keterangan domisili/usaha gimana penomoran x?
BalasHapusberapa indek kehilangan....
BalasHapusKalo nomor indek surat persetujuan pimpinan brp ya
BalasHapus