BPD Desa Malangsari Periode 2012-2018 Resmi Dilantik & Dikukuhkan Oleh Bupati Karawang

BPD DESA MALANGSARI PERIODE 2012-2018

Pada hari senin tanggal 8 Oktober 2012, Sembilan orang anggota BPD Desa Malangsari Kecamatan Pedes telah resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Bupati Karawang,Bapak H.Ade Swara bertempat di Plaza Pemda Karawang.Menggantikan BPD Sebelumnya

Berikut adalah daftar nama anggota BPD Malangsari periode 2012 - 2018.

No	Pas poto	Nama	Tempat/tgl lahir	Berdasarkan hasil rapat pembentukan alat kelengkapan BPD tgl 1 Agustus 2012 disepakati sebagai
01		H. YAKUB	Karawang, 22-01-1974	Ketua, Merangkap Anggota
02		JUMHARI	Karawang, 16-07-1967	Wakil Ketua, Merangkap Anggota
03		SUGIHARTO	Karawang, 19-09-1984	Sekretais, Merangkap Anggota
04		SUHAEMI	Karawang,  01-03-1966	Panitia Bid.Pemerintahan Merangkap Anggota
05		HAMDAN	Karawang,  07-06-1965	Panitia Bid.Pembangunan Merangkap Anggota
06		RUSDI SALEH	Karawang,  23-04-1976	Panitia Bid.Kemasyarakatan Merangkap Anggota
07		NANA	Karawang,  01-05-1969	Anggota
08		DEVIH	Karawang,  26-02-1988	Anggota
09		ERO BELAINDRA BUDI	Karawang,  10-10-1986	Anggota

PELANTIKAN dan PENGUKUHAN BPD, disaksikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat H. Ahmad Heryawan, berikut adalah sambutan Bupati Karawang dan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dikutip dari website Pemda karawang.http://www.karawangkab.go.id

Poto Pelantikan BPD se-Kabupaten Karawang
http://www.karawangkab.go.id

Sambutan Bupati Karawang

Bupati mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang senantiasa berupaya untuk terus melakukan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, melalui pemerataan program-program pembangunan hingga ke tingkat desa. upaya – upaya tersebut antara lain dilakukan melalui sejumlah program, seperti program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri perdesaan,  program P2WKSS, program bantuan sarana dan prasarana desa, serta berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan berbagai stake holder lainnya tentunya tidak akan memberikan kontribusi maksimal apabila tidak didukung oleh peran serta dari masyarakat desa yang bersangkutan. oleh karena itu, peran serta masyarakat desa itu sendiri merupakan poin utama bagi tercapainya keberhasilan pembangunan di tingkat desa.

 

Menurut Bupati bahwa BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan merupakan perwakilan dari seluruh masyarakat desa, yang dalam pelaksanaan tugasnya mengemban amanah untuk menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat desa dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, keberadaan BPD dalam pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting dan menentukan terhadap perkembangan dan masa depan desa yang bersangkutan.  Ungkapnya

 

Bupati juga mengingatkan, bahwa BPD mempunyai kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan yang mana BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa serta bertugas menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. sementara itu, BPD mempunyai fungsi pengayoman, penyelenggara legislasi, pengawasan serta penampung aspirasi masyarakat, juga memiliki kewenangan sesuai ketentuan yang ada. Selain itu,Bupati juga berharap agar para anggota BPD yang baru dilantik, bisa memberikan masukan-masukan yang baik dan inovatif dalam membangun desa masing-masing untuk lebih baik dan lebih maju, dan tentunya bagi kesejahteraan rakyat, sehingga pembangunan desa benar-benar berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan manfaatnya dapat dirasakan oleh rakyat. Pungkasnya.

Amanat Gubernur Jawa Barat

Dalam Amanatnya Gubernur Jawa Barat mengatakan bahwa selama menjadi Gubernur baru kali ini saya menyaksikan pelantikan BPD yang berjumlah ribuan, dan ternyata BPD merupakan kekuatan besar  yang perlu dipelihara dan diberikan peningkatan kesejahteraannya, Di Jawa Barat kami telah mendesain program ditahun 2010 kami telah meluncurkan program desa peradaban dengan memberikan bantuan 1 Milyar per desa, namun karena tidak merata maka tahun ini distop dan diganti dengan bantuan infrastruktur diseluruh Jawa Barat dengan jumlah desa 5.304 masing-masing berjumlah 100 Juta ditambah 15 Juta dana kinerja. Dengan harapan dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat di tingkat desa. Ungkapnya.

 

Gubernur juga berharap jadikan didesa kita sebagai pusat ekonomi, pusat dekokrasi dan pusat gotong royong, dan kami telah mengusulkan ke DPR RI agar dialokasikan juga anggaran APBN untuk desa. Terangnya. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------